MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Search for:
  • Home/
  • EDUKASI/
  • Terima Banyak Laporan Soal Sumbangan di SMK Negeri, Anggota DPRD Depok Datangi Sekolah
SMKN 1 Depok

Terima Banyak Laporan Soal Sumbangan di SMK Negeri, Anggota DPRD Depok Datangi Sekolah

Selasa, 12 September 2023 – 09:10 WIB

Depok – Anggota komisi D DPRD Depok, Ikravany Hilman mengatakan menerima laporan dari warga soal adanya sumbangan di SMKN 1 Depok. Laporan itu sudah diterima sejak beberapa hari lalu. Menindaklanjuti hal itu, Ikra pun mendatangi SMKN 1 Depok.

Baca Juga :

KCD Mengizinkan Sumbangan Rp2,8 Juta di SMKN 1 Depok, Ini Alasannya

Ikra ditemui oleh Wakil Kepala SMKN 1 Depok Bidang Kemitraan, Enden. Ikra meminta penjelasan mengenai laporan yang banyak diterimanya.

“Jadi karena ada informasi kepada kami soal sumbangan-sumbangan, jadi saya datang walaupun SMK itu kewenangan provinsi, tapi yang sekolah di sini kan warga Depok sebagai anggota DPRD maka saya klrifikasi ke sini,” kata Ikra, Senin 11 September 2023.

Baca Juga :

Pelajar Tawuran Bakal Diancam UU Darurat dengan Pidana 12 Tahun Penjara

Ikra menuturkan, sejauh ini tidak ditemukan adanya pungutan di sekolah tersebut. Dari penjelasan pihak sekolah, yang dilakukan adalah penggalangan dana melalui sumbangan. Hal itu dilakukan karena ada kebutuhan di sekolah yang tidak tercukupi dari dana yang didapat. Sumbangan tersebut bersifat sukarela.

“Saya tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada implikasi atau akibat terhadap proses belajar mengajar siswa terkait dengan sumbangan. Kalau dia sumbangan maka dia bersifat sukarela, tapi bahwa sekolah mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang tidak dibiayai oleh BOS secara perundangan itu dibolehkan untuk melakukan penggalangan dana,” tukasnya.

Baca Juga :

Polisi Sita Celurit Besar dan Busur Panah, Hasil Ungkap 7 Tawuran Di Jaksel

Politisi PDIP itu menekankan, yang tidak boleh dilakukan sekolah adalah penggalangan dana yang bersifat memaksa. Jika itu ditemukan maka sama saja dengan pungutan. Untuk melakukan penggalangan dana, pihak sekolah bisa mencari kepada pihak ketiga perusahaan-perusahaan lewat CSR. Kewenangan pendidikan jenjang SMA/SMK ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Viral Uang Sumbangan di Sekolah Negeri, Tiap Siswa Dipatok Rp2,8 Juta

Photo :

VIVA | Galih Purnama (Depok)

“Menurut saya Pemerintah Kota Depok, kalau memang peduli pada anak-anak Depok yang sekolah di sini mengupayakan dong lewat CSR. Bukan karena bukan lewat APBD karena ada aturannya APBD nggak bisa intervensi karena SMA. Tapi kan perusahaan-perusahaan di sini kan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Depok lewat CSR harusnya bisa bantu,” ujarnya.

Ikra mengatakan, jika ditemukan bahwa sekolah mengadakan pungutan maka wali murid bisa melapor padanya.

“Klarifikasinya tadi ini sumbangan. Nah harapan saya kalau ternyata ini bukan sumbangan silakan dikasih tahu lagi. Tapi per hari ini kita klarifikasi ke sekolah menjelaskan bahwa ini adalah sumbangan,” katanya.

Sekolah memerlukan dana sebesar Rp4 miliar untuk sejumlah kebutuhan. Karena dana yang diterima dari pemerintah tidak cukup, maka sekolah mengadakan sumbangan pada tiap siswa sebesar Rp2,8 juta.

“Butuh sekitar Rp4 miliar sekian. Untuknya (penggunaannya) saya belum tahu pasti, belum ada informasi soal itu. Tapi yang pasti ini kebutuhan selama setahun di luar yang dibiayai oleh BOS,” pungkasnya.

Baca artikel Edukasi menarik lainnya di tautan ini.

Halaman Selanjutnya

“Menurut saya Pemerintah Kota Depok, kalau memang peduli pada anak-anak Depok yang sekolah di sini mengupayakan dong lewat CSR. Bukan karena bukan lewat APBD karena ada aturannya APBD nggak bisa intervensi karena SMA. Tapi kan perusahaan-perusahaan di sini kan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Depok lewat CSR harusnya bisa bantu,” ujarnya.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21